Medan – Absennya Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut), Alexander Sinulingga, dalam konferensi pers Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Jumat (19/9/2025) memicu kritik tajam. Bagi sebagian aktivis dan kalangan pers, ketidakhadiran itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin dari ketidakmampuan seorang pejabat publik menjawab tantangan di bidang pendidikan.
Koordinator Jaga Marwah Sumut, Edison Tamba, bahkan menyebut Alexander melakukan “prank” karena absen tanpa alasan jelas. “Menghindar artinya tidak mampu. Dia bukan dari latar belakang pendidikan, wajar kalau gugup menjawab isu-isu akademis. Alexander itu memang tidak paham soal pendidikan di Sumut,” kata Edison, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
Jejak di Pemko hingga Pemprov
Kritik terhadap Alexander sebenarnya bukan hal baru. Sejak menjabat di jajaran Pemko Medan, sejumlah kebijakan dan sikapnya sudah sering menimbulkan polemik. Kini, setelah dipercaya Gubernur Bobby Nasution menakhodai Dinas Pendidikan Sumut, polemik justru semakin ramai.
Sejumlah wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov Sumut mengaku kecewa atas sikap tertutup sang Kadis. “Kita sangat prioritas keterangan Kadisdiksu, apalagi banyak kisruh sejak dia menjabat, baik di Pemko Medan maupun kini di Pemprov Sumut,” ujar Ris dan Zai.
Bayang-bayang Proyek Revitalisasi
Salah satu proyek yang menimbulkan sorotan adalah Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek dengan anggaran lebih dari Rp500 miliar itu menjadi perhatian serius setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Meski proyek tersebut bukan sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan, keterlibatan Alexander dalam struktur birokrasi Pemko Medan membuat publik menaruh perhatian khusus. Bagi pengkritiknya, kasus itu menjadi salah satu catatan buruk dalam rekam jejaknya.
Kebijakan Lima Hari Sekolah yang Dikecam
Kontroversi lain muncul dari kebijakan lima hari sekolah yang diberlakukan di Sumut. Kebijakan ini menuai pro-kontra di kalangan guru, orang tua, hingga praktisi pendidikan.
Tokoh pendidikan nasional sekaligus anggota DPR RI, Sopyan Tan, termasuk yang paling vokal mengkritik. “Lima hari belajar bukan berarti otomatis anak-anak jadi pintar. Tanpa fasilitas makan siang bergizi, mereka justru dirugikan. Banyak siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK di Sumut yang masih kekurangan gizi,” tegasnya.
Transparansi yang Dipertanyakan
Bagi Edison Tamba, masalah utama dari kepemimpinan Alexander adalah sikap tertutup terhadap publik. “Selain pelit informasi, dia tidak punya niat menjalankan prinsip transparansi. Kalau berani, hadapilah pertanyaan wartawan. Jangan malah sembunyi,” katanya.
Kritik itu diperkuat dengan tudingan bahwa penunjukan Alexander lebih karena faktor kedekatan dengan Gubernur Bobby Nasution. “Egois sekali Gubsu menempatkan staf yang bukan dari kalangan pendidikan menjadi pejabat di bidang pendidikan,” pungkas Edison.
Publik Menunggu Sikap Tegas
Di tengah berbagai kritik, publik kini menunggu sikap Gubernur Bobby Nasution. Apakah akan tetap mempertahankan Alexander di kursi Kadisdik, atau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan sektor pendidikan di Sumut.
Dengan berbagai persoalan yang menumpuk — mulai dari dugaan korupsi proyek revitalisasi, kebijakan lima hari sekolah, hingga krisis kepercayaan publik — dunia pendidikan Sumut menghadapi tantangan serius. Dan semua mata kini tertuju pada Alexander Sinulingga: berani menjawab kritik, atau terus bersembunyi di balik diamnya?
