MEDAN – Penerapan sistem layanan kesehatan terintegrasi berbasis provinsi berdampak pada lonjakan signifikan jumlah pasien di Rumah Sakit Haji. Hingga akhir Desember 2025 dan awal Januari 2026, tercatat 4.301 pasien dari 20 kabupaten/kota memanfaatkan layanan tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Direktur Ridesman kepada wartawan pada saat prescon di kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (29/01/2026). Dijelaskannya, saat ini Kabupaten Deli Serdang tercatat sebagai penyumbang pasien terbanyak dengan 2.871 orang, disusul daerah lain seperti Medan, Karo, dan Langkat. Manajemen RS menyebut lonjakan ini sebagai indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang lebih mudah.
Untuk merespons peningkatan beban layanan, RS Haji melakukan penguatan sumber daya manusia dengan merekrut 12 dokter umum dan 72 tenaga kesehatan pada Oktober 2025.
Selain itu, dukungan APBD memungkinkan peningkatan fasilitas, termasuk:
-
Penambahan ruang ICU anak
-
Perluasan IGD pada 2026
-
Penambahan tempat tidur dari 320 menjadi 367 unit, disesuaikan dengan proporsi ICU sesuai standar
“Penambahan tempat tidur tidak bisa sembarangan. Ada persyaratan ICU yang harus dipenuhi. Karena itu semua dilakukan terukur,” jelasnya.
RS juga memastikan fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui skema BLUD membuat operasional lebih responsif tanpa bergantung penuh pada birokrasi anggaran.
Dalam aspek infrastruktur, Rumah Sakit Haji terus melakukan ekspansi kapasitas. Pada 2025, rumah sakit menambah ruang ICU anak, sementara pada 2026 direncanakan perluasan IGD untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Jumlah tempat tidur juga ditingkatkan dari 320 menjadi 367 unit, disertai penyesuaian kapasitas ICU sesuai standar pelayanan kesehatan.
“Penambahan tempat tidur tidak bisa sembarangan. Ada proporsi ICU yang harus dipenuhi. Karena itu, penambahan ini dilakukan secara terukur,” jelasnya.
Manajemen menegaskan komitmen rumah sakit daerah sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan provinsi untuk tidak menolak pasien, serta mengedepankan kebijakan pelayanan yang berpihak pada masyarakat, tanpa mengabaikan regulasi.
“Kami tidak hanya menjalankan aturan secara kaku, tetapi memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” tutupnya.
