mediasumutku.co.id | MEDAN – Kondisi jalan di Sumatera Utara (Sumut) masih jauh dari kata ideal. Dari total panjang ruas jalan 3.005,65 kilometer, sekitar 30 persen atau hampir 900 kilometer tercatat dalam kondisi rusak.
Pertanyaan besar pun muncul: mampukah Pemerintah Provinsi Sumut menuntaskan masalah klasik ini hingga tahun 2029?
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Hendra Dermawan Siregar, menyebutkan berdasarkan data Kementerian PUPR 2024, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) baru mencapai 72,76 persen atau sekitar 2.185 kilometer. Sisanya masih membutuhkan penanganan serius.
“Target kita, dalam lima tahun ke depan kondisi jalan mantap bisa naik 12 persen. Jadi, pada 2029 ditargetkan mencapai 88 persen,” kata Hendra di Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/9/2025).
Kendala Anggaran
Namun, target ambisius ini tidak lepas dari tantangan besar: anggaran terbatas. Biaya pembangunan dan perbaikan jalan sangat bervariasi di setiap wilayah.
“Pembangunan di Nias tidak bisa disamakan dengan di sekitar Medan. Faktor geografis, material, dan kearifan lokal membuat kebutuhan anggaran berbeda-beda,” jelas Hendra.
Untuk menyiasatinya, Pemprov menerapkan skala prioritas lewat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Fokus diarahkan pada jalan yang menunjang ketahanan pangan dan akses hasil pertanian, terutama di Asahan, Batubara, dan Deli Serdang.
“Setelah itu baru kita arahkan untuk mendukung konektivitas ekonomi dan pariwisata. Intinya, pembangunan jalan harus memberi dampak langsung ke masyarakat,” tambahnya.
Strategi Preventif
Selain perbaikan, PUPR Sumut juga menempuh langkah pemeliharaan rutin dan berkala. Tujuannya agar jalan yang rusak ringan tidak berubah menjadi rusak berat.
“Jangan menunggu sampai parah baru diperbaiki,” tegasnya.
Harapan dan Keraguan
Meski roadmap hingga 2029 telah disusun, publik tetap menaruh tanda tanya. Dengan beban hampir 900 kilometer jalan rusak dan keterbatasan fiskal daerah, apakah target 88 persen jalan mantap benar-benar bisa tercapai?
Yang jelas, bagi masyarakat Sumut, perbaikan jalan bukan sekadar angka statistik, melainkan kebutuhan nyata untuk memperlancar akses pertanian, perdagangan, hingga pariwisata.
