MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus berupaya mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Melalui Program Tiga Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut menargetkan pengurangan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog).
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut mencatat backlog di Sumut mencapai 938.217 rumah tangga atau 9,5 persen dari total backlog nasional. Selain itu, masih ada ribuan keluarga di Sumut yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
“Target kita tahun ini membangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga saat ini, sudah ada sekitar 7.028 unit yang akad,” kata Kepala Dinas Perkim Sumut, Hasmirizal Lubis, pada temu pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (22/9/2025).
Untuk mengurangi jumlah RTLH, Pemprov Sumut juga menargetkan bedah rumah sebanyak 400 unit tahun ini. “Anggarannya Rp30 juta per unit RTLH. Namun kami juga mengedepankan swakelola, sehingga ada tambahan dana dari masyarakat bila ingin spesifikasi tertentu,” jelas Hasmirizal.
Ia menambahkan, kedua program tersebut diharapkan berdampak besar terhadap penataan ruang wilayah di Sumut, termasuk mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan baru. “Integrasi dengan transportasi publik, sarana prasarana, utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, dan ruang terbuka hijau menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Hasmirizal berharap masyarakat dapat memanfaatkan program rumah untuk MBR dan rehabilitasi RTLH. Terlebih, pemerintah kini mempermudah akses melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Dengan FLPP, masyarakat semakin mudah. Uang muka hanya 1 persen, bunga flat 5 persen, tanpa biaya notaris, bebas biaya bunga, dan BBN gratis. Ini sangat membantu masyarakat,” tegasnya.
