mediasumutku.co.id, Medan – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD Sumut. Aspirasi tersebut akan menjadi dasar penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Laporan Hasil Reses II Tahun Sidang II/2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD Sumut di Medan, Rabu (25/2/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, Salman Alfarisi, dan Ikhwan, serta para anggota dewan lainnya.
Usai mendengarkan laporan hasil reses, Surya menegaskan bahwa Pemprov Sumut perlu menindaklanjuti aspirasi tersebut karena merupakan kebutuhan riil masyarakat di 33 kabupaten/kota atau 12 daerah pemilihan (dapil) se-Sumatera Utara.
“Apa yang telah diusulkan tentu akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai keterbatasan, terutama dari sisi pendanaan,” ujar Surya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rapat paripurna akan diurutkan berdasarkan skala prioritas, lalu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
Surya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Sumut yang telah melaksanakan reses sekaligus menyosialisasikan program-program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menyampaikan laporan hasilnya, sekaligus menjelaskan berbagai program dan kegiatan Pemprov Sumut kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah juru bicara dari masing-masing dapil melaporkan hasil reses yang dilaksanakan pada 5–14 Februari 2026. Berbagai aspirasi masyarakat mencuat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga isu lingkungan dan penanganan bencana.
Juru bicara tim reses DPRD Sumut, Hendra Cipta, menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kerusakan lingkungan, sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) secara masif agar manfaatnya dipahami masyarakat, serta percepatan penanganan bencana melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami berharap pemerintah aktif melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Program UHC juga perlu disosialisasikan secara intens agar masyarakat memahami manfaatnya. Selain itu, penanganan bencana perlu dilakukan lebih cepat dengan melibatkan pemerintah pusat serta kabupaten/kota,” kata Hendra.
